kotatuban.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban memberikan 18 “Kado” berupa rekomendasi kepada pemerintahan Fathul Huda – Noor Nahar Hussain (Hudanoor) jilid II mendatang. Rekomendasi tersebut diberikan dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati periode 2011 – 2016.
Rekomendasi tersebut terkait kebijakan pemerintahan Hudanoor dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, kependudukan dan catatan sipil. Selanjutnya, rekomendasi terkait bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial dan tenaga kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pariwisata seni dan budaya.
”Dengan adanya rekomendasi itu, pemerintahan Hudanoor ke depan berkewajiban untuk memperbaiki beberapa kekurangannya pada Hudanoor jilid pertama sesuai dengan saran dan masukan pansus dewan,” terang Ketua DPRD Tuban, Miyadi, Selasa (05/04).
Menurutnya, salah satu rekomendasi dalam kebijakan pemerintah, bahwa kualitas dan kuantitas pelaksananya program infrastruktur selama 5 tahun kemarin sudah baik. Namun, masih ada beberapa yang kurang sesuai dengan bestek dan perlu ditingkatkan pengawasannya.
”Pembenahan infrastruktur harus menjadi pikiran pokok utama dalam pemerintah Hudanoor jilid II ini. Tetapi tidak melupakan program bidang lainnya,” ungkap politisi asal PKB tersebut.
Selain itu, dalam bidang pendidikan, dewan memberikan rekomendasi terkait dengan dana sebesar Rp 126 miliar yang tidak terserap di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Tuban. Sehingga untuk tahun berikutnya agar direncanakan dan dianggarkan secara cermat dan detail.
”Kita barapa penyerapan anggaran itu dapat terealisasi secara maksimal. Sehingga, semua kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan baik,” katanya.
Untuk bidang kesehatan dewan meminta agar pelayanan dasar kesehatan buat masyarakat sampai di tingkat bawah terjangkau secara keseluruhan. Harapannya, Rumah sakit umum, Puskesmas, Pukesmas pembantu dan Polindes, mampu memberikan pelayanan secara maksimal.
”Kesehatan itu pelayanan dasar untuk masyarakat. Sehingga, harus berjalan dengan baik,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, mengatakan, bahwa eksekutif telah berupaya secara maksimal untuk melakukan program yang telah direncanakan. Sehingga, rekomendasi dari dewan tersebut sebagai bahan evaluasi eksekutif untuk perbaikan kedepanya.
”Rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk kita dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat dalam priode mendatang,” pungkas Noor Nahar. (duc)
