oleh

Antisipasi Proyek APBD 2024 Molor, Komisi I DPRD Tuban Panggil PUPR-PRKP

Kotatuban.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

 

Rapat yang dihadiri Kepala Bidang Bina Marga, Bidang Sumberdaya Pengairan, dan bidang Cipta Karya dari Dinas PUPR-PRKP di ruang rapat Komisi I DPRD Tuban, Senin (15/7/2024)

 

Seperti di ketahui, Beberapa proyek besar pembangunan infranstruktur saat ini tengah dikerjakan oleh Pemkab Tuban. Anggota Komisi I DPRD Tuban, Mukaffi Makki menganggap perlu untuk memanggil Dinas PUPR-PRKP sebagai leading sektor. Menurutnya, pengerjaan beberapa proyek pembangunan fisik masih terjadi keterlambatan.

 

“Banyak proyek yang selesainya terlambat. Hal tersebut terjadi lantaran kurangnya sumber daya pendukung, seperti jumlah pekerja dengan beban kerja yang kurang ideal ,” ucap Mukaffi Makki Politisi asal Kecamatan Jenu itu.

 

Di waktu yang sama, Ketua Komisi I DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, juga menyinggung soal beberapa proyek yang masih belum masuk proses lelang. Padahal, saat ini telah masuk triwulan ke 3. Ia pun meminta agar PUPR-PRKP menyediakan data lengkap proyek mana saja yang telah selesai dan belum dikerjakan.

 

“Kami mohon diberi data tersebut, jadi tau mana yang masih dalam pengerjaan, mana yang belum, dan mana yang akan dikerjakan,” ucap Fahmi.

 

Politisi asal partai PKB itu juga meminta data progres hingga saat ini dan akan kembali menjadwalkan rapat serupa dalam 1 minggu kedepan. “Agar bisa sama-sama mengawasi, dan yang dikhawatirkan tidak terjadi,” sambung Fahmi

 

Sementara itu, Basdi, kepala bidang Bidang Bina Marga menyampaikan bahwa di bidangnya pada tahun ini terdapat 137 kegiatan. Selanjutnya, Aizah Tis Inawati kepala Bidang Cipta Karya mengatakan  terdapat proyek drainase sejumlah 43 paket di bidangnya, 3 proyek dinyatakan batal karena overlapping dengan pengerjaan dari balai besar jalan nasional. Dan untuk paket pengerjaan air bersih terdapat 13 paket, dan 14 lokasi untuk sanitasi.

 

Sementara pada Bidang Sumber Daya Air, Ichwan selaku kepala bidang menyampaikan bahwa terdapat 108 paket, dengan rincian 33 proyek sudah dilelang, dan 11 diantaranya sudah proses kontrak. (duc)