kotatuban.com-Bupati Tuban, Fathul Huda sampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tuban, tahun anggaran 2015 dalam sidang aripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Senin (27/7).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tuban Miyadi juga dihadiri sejumlah tamu undangan. Karena agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan kegiatan halal-bi halal DPRD Tuban dengan pemerintah kabupaaten setempat.
Nota RAPBD yang disampaikan di hadapan peserta rapat meiputi beberapa kebijakan, diantaranya Penyesuaian target pendapatan daerah dengan realisasi tahun berjalan, mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tambahan DAK, mengalokasikan tunjangan profesi guru, dan tambahan pendapatan bagi guru PNSD serta pemenuhan preorioritas kebutuhan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna membiayai kegiatan yang sudah tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun 2015.
“Ada 13 kebijakan mendasar yang menjadi perioritas pada rancangan perubaha APBD tahun anggaran 2015,” kata Bupati Tuban.
Adapun, ringkasan penyampaian nota meliputi perubahan anggaran pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 trilyun 987 miliar 583 juta rupiah, naik sebesar 189 milyar 692 juta rupiah, atau 10,55 persen dari APBD (sebelum perubahan) sebesar 1Trilyun 197 miliar 891 juta rupiah.
Kemudian belanja daerah, pada perubahan APBD 2015 direncanakan 2 triliun 256 miliar 836 juta rupiah, yang meliputi belanja tidak langsung direncanakan sebesar 1 triyun 334 miliar 456 juta rupiah, naik 117 miliar 938 juta rupiah, atau 9,69 persen dari APBD 2015, yaitu 1 trilyun 216 miliar 706 juta rupiah. Dan belanja langsung direncanakan 922 miliar 919 juta rupiah, naik 203 milyar 110 juta rupiah, atau 28,25 persen, dibanding APBD 2015 sebesar 719 miliar 81 juta ruiah.
“Dengan demikian dari jumlah total perubahan APBD 2015, yang direncanakan 2 trilyun 256 miliar 836 juta rupiah. ApabIla dibandingkan dengan pendapatan daerah sebesar 1 trilyun 987 milar 583 juta rupiah mngalami defisit sebesar 268 miliar 252 juta rupiah,” terang bupati.
Kemudian, kebijakan pembiayaan umum daerah diarahkan kepada penutupan defisit belanja, penguatan modan dan investasi pemerintah. (kim)
