kotatuban.com-Belasan pemuda di Kabupaten Tuban, yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Tuban (APT) berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban. Pemuda yang berasal dari sejumlah organisasi itu meminta anggota dewan menyampaikan keinginanya agar pemrintah tidak menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan dilaksanakan bulan ini.
Mereka datang dengan membentangkan spanduk berisi penolakan kenaikkan BBM. Sebelumnya mereka melakukan orasi di sepanjang Jalan Sunan Kalijaga, Tuban. Sebelum memasuki halaman gedung dewan belasan pemuda ini juga berorasi di bundaran patung pahlawan Tuban. Mereka juga membagikan selebaran berisi penolakan rencana kenaikan BBM tersebut.
“Ini adalah bentuk penolakan kita terhadap rencana pemerintah untk menaikkan harga BBM yang akan berdampak besar pada masyarakat kecil,” ujar Zaenal Safii, kordinator aksi.
Bagaimanapun juga, kata dia, kenaikkan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah, dengan alasan subsidi itu tidak tepat sasaran. Justru kenaikkan BBM tidak akan membawa dampak baik bagi masyarakat. Salah satu alasan yang populer dilayangkan adalah, selama ini subsidi BBM 80 persen dianggap hanya dinikmati kelas menengah dan orang kaya.
“Kami meragukan akurasi data itu, kalaupun data itu benar kenapa tidak memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, bukan menaikan harganya. Pemerintah juga tidak seharusnya mengorbankan pembeli dari kelas bawah,” kata Safii
Setelah melakukan orasi di depan Gedung DPRD Tuban, perwakilan demonstran akhirnya melakukan hearing dengan wakil rakyat. Mereka menyampaikan alasan penolakan dan meminta pemerintah melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.
Salah satu wakil rakyat, Nur Azis, mengatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan sejumlah pemuda tersebut. Dewan juga berjanji akan membicarakan tuntutan itu pada rapat dewan. Selanjutnya, tuntutan itu akan dikirim ke DPR di Jakarta.
“Kita akan menampung aspirasi dari semua masyarakat. Kemudian menyampaikan hal ini ke pusat, serta akan menjadikan pembicaraan dan pembahasan di internal DPRD Tuban,” imbuh Azis. (kim)