
kotatuban.com – Belum genap satu tahun diresmikan, gedung Sekolahan Dasar Negeri (SDN) di Desa Rahayu, Kecamatan Soko ambrol pada bagian atapnya. Sekolahan yang dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) kontraktor kontrak kerja sama (K3S) SKK Migas-Joint Oprating Body Pertamina– Petrochina East Java (JOB-PPEJ) senilai Rp 4 milyar tersebut sudah mengalami kerusakan.
Pembangunan gedung SD yang diresmikan oleh Bupati Tuban Fathul Huda pada 28 Februari 2015 tersebut, merupakan relokasi gedung sekolah lama agar jauh dari pengaruh panas flairing central prosessing area (CPA) milik petrochina di desa tersebut.
”Yang ambrol ini plafon kelas lima, beruntung ambrolnya ini pada malam hari. Sehingga, tidak membahayakan anak-anak. Kami berharap agar segera ada perbaikan,” ujar Kepala SDN Desa Rahayu, Sri Rahayu, Senin (24/11).
Selain atap, konstruksi gedung ini juga banyak yang mulai rusak, diantaranya beberapa tiang bangunan sudah menggantung akibat tanahnya ambles. Selain itu, paving yang terdapat di halaman tempat parkir juga berantakan akibat tanahnya ambles.
”Banyak mas bagian-bagian yang rusak, meski tidak begitu mengangu aktifitas belajar mengajar. Setidaknya ada antisipasi sejak dini, apalagi ada tiang yang mengantung juga membuat kami dan anak-anak takut sekolah ambruk,” ungkap Sri Rahayu.
Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian Polres Tuban langsung turun kelokasi dan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah pembagunan gedung tersebut sesuai dengan perencanan atau tidak. ”Masih dalam penyelidikan, kalau ditemukan ada unsur pelanggranya kami akan menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Kapolres Tuban AKBP Guruh Arif Darmawan.
Sementara itu, Field Manager JOB PPEJ Junizar H. Dipodiwirjo saat dikonfirmasi setelah acara upacara pembukaan simulasi bencana industri Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Alon-Alon Tuban (24/11) mengatakan, kalau keberadan SDN Rahayu sudah tidak menjadi tanggungjawab JOB PPEJ.
”SDN Rahayu kan sudah kita serahkan pada pemerintah daerah, jadi sepenuhnya kewenangan daerah, meski begitu kita juga akan ikut tetep mengawasi, karena mulai dari pembelian tanah dan bangunan kita yang membiayai,” pungkasnya. (duc)