kotatuban.com – Massa yang mengatasnamakan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Tuban Wilter Jatim menggelar aksi di gedung DPRD Tuban, Selasa (30/01). Aksi demonstrasi tersebut menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Demonstran mendesak agar pemerintah bertindak tegas terhadap perilaku LGBT dengan meminta DPR RI agar membuat peraturan pelarangan LGBT, dan tidak melegalkan perkawinan sejenis. Hal itu dikarenakan melanggar norma agama, sosial budaya, dan bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama.
”Kami dengan tegas menolak adanya LGBT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena bertentangan dengan Pancasila,” jelas Badrul Amali, Ketua GMBI Wilter Jatim yang didampingi Sugeng Ketua GMBI Distrik Tuban.
Didepan gedung wakil rakyat Tuban para pendemo juga menyerukan agar DPR RI tidak melagalkan upaya kaum LGBT yang ingin melegalkan perkawinan sejenis. Terlebih puluhan massa meminta agar DPR RI membuat rancangan Undang –undang yang menyatakan pernikahan sejenis yang dilakukan kelompok LGBT merupakan tindak pidana dan melanggar hukum.
”Kami meminta agar tuntutan kami ini diteruskan oleh DPRD Tuban kepada DPR RI,” terang Badrul Amali disela-sela aksinya.
Usai melakukan orasi, perwakilan massa di temui staf sekretariat dewan lantaran seluruh wakil rakyat sedang melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi. Dalam pertemuan tersebu perwakilan massa merasa kecewa dikarenakan tidak adanya wakil rakyat yang ada ditemat.
”Kita sangat kecewa hari ini tidak ada anggota dewan dikantor, dan kita akan datang kembali untuk meminta pertanggung jawababan dari hasil kunjungan anggota dewan,” ujarnya.
Selama aksi itu para massa juga mengecam wakil rakyat yang dinilai kinerjanya buruk. Bahkan massa mengancam akan datang lebih banyak jika aspirasi itu tidak disampaikan atau diteruskan ke DPR RI.
”Semua anggota dewan lagi kunjungan kerja keluar provinsi sehingga tidak bisa menemui,” kata Darmoko, staf sekretariat dewan di sela-sela demo. (duc)
