kotatuban.com – Pernikahan dini di Kabupaten Tuban masih cukup tinggi. Jumlah pernikahan pertama wanita yang berusia kurang dari 20 tahun masih cukup tinggi, yakni sebesar 30, 28 persen atau 2.960 pasangan dari jumlah perkawinan 9.775 pasang ditahun 2013. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban berupaya melakukan peningkatan pendewasaan usia perkawinan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana, Mahmudi, pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2014 di Gedung Korpri Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban, Rabu (26/3).
Menurutnya, pernikahan dini tersebut dapat menurunkan kualitas keturunan. Selain itu, juga dapat memicu pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Sehingga, Pemkab Tuban menggalakan program Keluarga Berencana (KB) untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Di Tuban pada tahun 2013 pencapaian akseptor KB sebanyak 37.302 akseptor dari target 33.076 akseptor atau mencapai 112 persen. Untuk peserta KB Aktif di Tuban mencapai 182.390 akseptor dari target 141.092 pasangan usia subur atau 129,27 persen. Sedangkan prevelensi peserta KB aktiv sebesar 75,45 persen.
”Ini upaya kita untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengungkapkan, program KB merupakan penyeimbang keberhasilan pembangunan. Hal ini bisadilihat bahwa apabila pertumbuhan enduduk yang tidak terkendali maka pembangunan yang telah diupayakan akan menjadi sia-sia karena manusia sebagai subjek pembangunan yang sekaligus pengguna hasil pembangunan menjadi beban yang lebih besar.
”Pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan peningkatan pembangunan,” tuturnya.
Menurutnya, masalah kependudukan mempunyai dampak dan efek yang luar biasa apabila tidak dikendalikan, terutama menyangkut masalah kemiskinan dan pengangguran. Sehingga, intervensi program keluarga berencana harus berhasil memperkecil angka kelahiran. Hal-hal yang harus diingat adalah memperkuat komitmen pada semua stakeholder dan para instansi terkait serta mitra kerja bahwa keberhasilan program KB merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
”Jadi, semua pihak harus turut serta dalam keberhasilan program KB,” pungkasnya. (duc)
