kotatuban-com– Partai Golkar Tuban dalam Pemilukada kali ini tak bisa mencalonkan kadernya baik sebagai bupati maupun wakil bupati. Padahal, Golkar merupakan partai pemenang kedua setelah PKB. Di legeslatif Golkar mampu mengantarkan 7 orang kadernya sebagai wakil rakyat di Bumi Wali Tuban ini.
Di parlemen Tuban, Golkar membentuk fraksi bersama PKS yang memiliki tiga kursi di DPRD. Sehingga, jumlah anggota fraksi gabungan ini 10 orang. Namun, sayangnya koalisi dengan PKS ini bubar saat pendaftaran Pilkada 2015. PKS malah mendukung pasnagan Hudanoor yang dicalonkan PKB dan sejumlah partai lain. Begitu juga kesepakatan dengan PDIP yang mengusung balon bupati dan wakil bupati, Auliya Hany Mustikasari (Golkar)-Amir Burhanudin (PDI) juga bubar sebelum pasangan ini didaftarkan ke KPU Tuban. Pasalnya, saat injury time PDIP malah mendukung pasangan Hudanoor.
Bubarnya koalisi Golkar, baik dengan PDIP maupun PKS dalam Pilkada tahun ini diduga karena kondisi internal partai Golkar sendiri. Seperti diketahui, kepengurusan Partai Golkar di tingkat pusat pecah menjadi dua, yakni DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono (AL) dan DPP Partai Golkar pimpinan Abu Rizal Bakrie (ARB).
Sesuai Peratauran KPU 12/2015, bagi partai yang memiliki kepengurusan ganda, calon yang diusung harus sama dan mendapatkan rekomendasi dari dua kepengurusan pusat tersebut. Hingga, menjelang akhir pendaftaran Partai Golkar hanya mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar pimpinan ARB.
”Golkar mohon maaf kepada seluruh masyarakat Tuban yang rindu dengan kepemimpinan Golkar. Betapapun telah diupayakan dan diihtiarkan. Walaupun Golkar merasa prihatin tetap harus tunduk dengan keadaan. Partai Golkar belum dapat mendaftarkan kader terbaiknya menjadi Kepala Daerah Tuban, karena Golkar taat perundang-undangan,” kata Ketua DPD Partai Golkar Tuban, Heany Relawati Widayastuti kepada sejumlah wartawan di Gedung Golkar, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (28/07).
Sebelum menyatakan hal tersebut, mantan Bupati Tuban itu sempat membeber sejumlah kesepakatan dengan beberapa partai lain. Termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (kubu Djan Faridz).
Menurutnya, Golkar telah melakukan beberapa proses dengan mendengar sejumlah pendapat dan aspirasi baik dari internal ataupun eksternal Golkar, sehingga sempat muncul adanya kesepakatan mengusung Hj Aulia Hany Mustikasari, Se, MM dengan Amir Burhanuddin, SH.
”Tetapi pada perjalanannya, baik PDI Perjuangan ataupun PKS memberi kabar kepada Partai Golkar tidak bisa meneruskan kesepakatan yang telah dibuat. Dan kami tidak ingin menyandera untuk dalih dan alasan apapun, dalam kehendak seseorang yang ingin berbuat baik untuk Kabupaten Tuban,” kata Heany. (duc)
