Dinsosnaker Juga Dipusingkan PSKS

kotatuban.com – Pogram Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) tidak hanya dikeluhkan para Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten Tuban saja. Namun, carut marutnya program sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat miskin tersebut juga dikeluhkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tuban.

Sekretaris Dinsosnakertran Kabupaten Tuban, Mohammad Nawawi saat dikonfirmasi kotatuban.com, Kamis (27/11) mengungkapkan, penyaluran dana PSKS terkesan asal-asalan. Selain itu, penerima dana kompensasi kenaikan BBM tersebut juga banyak yang tidak tepat sasaran.

”Jika dulu waktu penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ada petunjuk teknis penyaluran dari pusat, bahwa Kades diperbolehkan memindah tangankan kepada masyarakat yang lebih miskin kalau ada penerima yang kaya. Kalau PSKS ini tidak ada petunjuk apapun,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk penerima PSKS yang menentukan pemerintahan pusat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Sehingga, jika data tersebut digunakan untuk saat ini tanpa adanya verifikasi dapat dipastikan akan tidak tepat sasaran. Pasalnya, pada waktu itu masuk dalam kategori miskin dan saat ini sudah kaya, begitupun sebaliknya. ”Data penerima PSKS ini ya harus diversifikasi ulang untuk keakuratan penerima,” tandasnya.

Diketahui, penerima PSKS se Kabupaten Tuban, sebanyak 96.633 Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang tersebar di 328 desa dan kelurahan di 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban. (duc)