DPRD Minta Fasilitas Pendukung JKN Ditingkatkan

kotatuban.com-Untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban meminta pemerintah intensif mensosialisasikan program JKN.  DPR Tuban, menilai perlu adanya sosialisasi agar masyarakat mendapatkan infomasi terkait program tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astutik, usai melakukan hiaring (pertemuan) dengan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah sakit Umum Daerah ( RSUD) Dr Koesma Tuban, mengatakan, program JKN yang diselenggarakan oeh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBPJS) harus ditingkatkan sosialisasinya, dengan memasang sepanduk maupun pengumuman di Puskesmas-Puskesmas.

“Puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan, harus mensosialisasikan program ini, salah satunya dengan memasang baner maupun sepanduk. Petugas medis juga jangan lupa menyampaikan kepada warga yang datang ke Puskesmas. Ini penting agar masyarakat mengetahuinya,” kata Astutik.

Dijelaskan Astutik, selain soalisasi, yang tidak kalah penting adalah tentang fasilitas pendukung JKN, baik berupa kemudahan informasi mendapatlkan kartu JKN, maupun fasilitas pendukung lainya. Karena, sejak awal Januari 2014, program tersebut sudah mulai diberlakukan sebagai implementasi Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial.

“Pemerintah harus dapat meningkatkan fasilitas pendukung. Kami telah menyampaikan beberapa item, diantaranya, penguatan peran Puskesmas sebagai kontak pelayanan kesehatan pertama. Peningkatan SDM Puskesmas, karena itu yang sangat pentiing,” jelas Astutik.

Ditambahkannya, fasilitas yang ada di Puskesmas terutama yang rawat inap, dirasa masih kurang memadai. Baik dari segi ruang rawat inap, perawatan medis dan dokter. Diwaktu-waktu tertentu, pelayanan kesehatan pertama itu sering overload (melebihi kapasitas), sehingga pasien yang datang terpaksa diberikan rujukan ke RSUD. Padahal  beberapa penyakit sebenarnya dapat ditangani ditingkat pertama (Puskesmas).

“Kabupaten Tuban, mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan. Mereka masih mengandalkan Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk Itu, kami meminta pemerintah  daerah memberikan perhatian serius mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar dapat terpenuhi,” imbuh wanita Politisi Gerindra itu. (kim)