oleh

DPRD Nilai Pertamina EP Tak Pro Petani

Warga Wanglu Wetan saat menerima sosialisasi rencanqa pembebasan lahan untuj jalan masuk ke Tapen 2
Warga Wanglu Wetan saat menerima sosialisasi rencanqa pembebasan lahan untuj jalan masuk ke Tapen 2

kotatuban.com – PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu dinilai kalangan DPRD Tuban tidak pro terhadap petani. Bahkan, rencana pembelian tanah yang akan digunakan untuk jalan masuk ke lokasi Tapen 2 di Desa Wanglu Wetan, Kecamatan Senori sangat murah. Sehingga, pemilik tanah menolak dengan harga yang hanya Rp70 ribu/meter tersebut.

“Pertamina EP kurang pro pada petani, karena menawar lahan dengan harga yang sangat murah,” tehas anggota DPRD Tuban, Mukhson, Jumat (11/9).

Menurutnya, harga Rp 70 ribu per meter yang ditawarkan itu tidak sebanding dengan harga tanah di lokasi lain. Sehingga, hasil penjualan tanmah itu tidak akan mendapatkan tanah dengan luas yang samka di wilayah lain. “Kalau sudah betgitu terus petani ini mau diapakan. Jangan dengand alih untuk kepentingan umumk, petani malah dirugikan,” tutur politisi asal PKB itu.

Dikatakan, harga tanah di wilayah Desa Wanglu Wetan dan sekitarnya sudah mencapai Rp250 ribu per metere.

“Kenapa harga jual lahan yang akan digunakan akses masuk ke lokasi Tapen 2 ini hanya Rp70 ribu per meter. Rakyat desa yang masih lugu jangan hanya ditakut-takuti demi negara dan kepentingan umum. Sehingga, dengan terpaksa rakyat melepas tanah emreka dengan ahrga yang sangat murah,” tuturnya panjang lebar.

Sebelumnya, pihaknya menerima informasi adanya oknum perangkat yang memaksa warga untuk tanda tangan agar mereka setuju menjual tanahnya. Infaormasi ini akan terus ditelusuri. Jika benar pihaknya akan membawa masalah itu ke rapat komisi di DPRD Tuban.

Warga sendiri kini memnita agar tanah mereka yang akan dibebaskan PT pertamina EP Asset 4 dibeli dengan harga Rp400 ribu/meter. Lahan yang akan dibebaskan untuk jalan masuk ke Tapen 2 juga tidak terlalu luas, hanya 4,7 hektar.

Sementara itu, Manajer Legal and Relations asset pertamina EP, Sigit Dwi Aryono ketika dikonfirmasi mengenai hal itu tampak enggan untuk menjawab. “Kita evaluasi dulu permintaan pemilik lahan,” jawabnya singkat. (yit)