kotatuban.com – Keputusan Pemkab Tuban yang tidak memperpanjang kontrak puluhan guru PPPK menuai perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Para legislator menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan daerah.
Sorotan ini mengemuka dalam pembahasan DPRD bersama perangkat daerah terkait pada pekan pertama Januari 2026. DPRD menekankan bahwa pengurangan jumlah guru secara mendadak dapat berdampak langsung pada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri.
Anggota DPRD menyampaikan kekhawatiran bahwa beberapa sekolah, khususnya di wilayah pinggiran, sudah sejak lama mengalami kekurangan tenaga pendidik. Penghentian kontrak guru PPPK dikhawatirkan memperparah kondisi tersebut.
DPRD meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif, baik melalui redistribusi guru, pengangkatan tenaga pengganti, maupun kebijakan transisi agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar mekanisme evaluasi kinerja PPPK dilakukan secara transparan dan komunikatif, sehingga tidak menimbulkan persepsi sepihak di tengah masyarakat. (co)
