kotatuban.com-Mulai Oktober tahun ini pemerintah pusat akan ambil alih dua aset milik Pemkab Tuban, yakni, terminal baru Kambang Putih dan Jembatan Timbang. Ketentuan baru tersebut akan membuat pemerintah setempat kehilangan hak atas pengelolaanya. Meski begitu, Pemkab Tuban masih diberikan kewenangan untuk mengelola kios yang ada di terminal Kambang Putih tersebut.
Pengambilan alih aset milik daerah itu berdasar Undang-Undang (UU) nomor 23/2014 tentang Pemda. Saat ini terminal baru Kambang Putih Tuban dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Tuban. Njamun, selamam ini kondisinya memprihatinkan. Selain bhanyak bangunan yang sudah rusak, terminal juga sepi. Bus dan angkutan umum yang dihajatkan masuk ke terminal juga tidak begitu banyak yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu.
“Sesui UU 23/2014, bahwa terminal Tuban kelas A akan dikelola oleh Pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, Selasa (05/04).
Menurut Noor Nahar, rencana pengelolaan terminal baru itu akan di mulai sekitar bulan Oktober mendatang. Saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah Tubamn tengah melakukan komunikasi terkait pengeolaan tersebut.
“Saat ini pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan tengah berkomunikasi dengan Pemerintaah Daerah,” kata Wabup.
Dengan diambil alih ke Pemerentah Pusat, orang nomor dua di Tuban tersebut mengakui, bahwa aset yang di miliki Tuban akan berkurag. Sehingga, Pemkab akan meminta kompensasi terhadap Pemerintah Pusat terkait pengeloalan tersebut.
“Kita akan terus negosiasi kepada pemerintah pusat terkait kompensasi setelah terminal dikelola pusat,” tegas Noor Nahar Hussein itu.
Selain terminal , pengelolaan oleh pusat juga akan dilakukan di jembatan timbang. Sementara untuk struktur pengelolaan dan petugas, pemerintah daerah belum mengetahui informasi lebih lanjut.
“Untuk personil dari petugas yang pengelola belum tahu, apakah nanti dari pusat langsung atau petugas Dishub Tuban,” imbuh Wabup. (kim)
