kotatuban.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban melakukan aksi demonstrasi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Rabu (18/01).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa tersebut menolak kebijakan baru yang muncul dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang menghapus pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun, pada kesempatan yang sama justru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan membeli mobil mewah untuk para pejabat.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut membawa berbagai tulisan diantaranya “Orang miskin dilarang sakit”, “Kembalikan SKTM Kesehatan”, dan berbagai tulisan lainnya.
”Jual, jual, jual mobil DPR. Jual, jual, jual mobil DPR untuk berobat masyarakat miskin,” teriak para mahasiswa tersebut.
Menurut Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) PMII Tuban, Khilyatul Nafisah mengungkapkan, kesehatan merupakan salah satu bidang yang harus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU No. 36 tahun 2009 bab IV pasal 16 tentang kesehatan.
”Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaannya sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” ungkap, Nafisah.
Namun, lanjut Nafisah mengatakan, justru Pemkab Tuban membuat kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Yakni, dengan menghapus program kesehatan SKTM. Sehingga, hal ini membuat keresahan masyarakat Tuban, terutama masyarakat miskin.
”Hari ini SKTM diganti dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. Namun, KIS itu tidak tepat sasaran dan tidak merata. Masih banyak mayarakat miskin yang tidak menerima fasilitas kesehatan itu,” pungkasnya. (duc)
