kotatuban.com-Pengumuman hasil seleksi rekrutmen (penerimaan) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tuban bermasalah. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tuban dinilai tidak transparan dalam melakukan seleksi. Sebab ada sejumlah nama peserta calon pendamping yang ditengarai tidak masuk seleksi wawancara dan diskusi, namun, diterima menjadi pendamping program pemerintah itu.
Ada belasan peserta calon pendamping PHK dari Kecamatan Soko yang mendatangi kantor Dainas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran), untuk menanyakan kejelasan rekrutmen yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kabupaten Lamongan.
“Mau menanyakan kejelasan proses seleksi dan tes yang dilaksanakan beberapa waktru lalu di Lamongan itu mas, karena ada ketidak beresan disini,” ujar Hidayatul Makrifah (24) Warga Desa Metoro, Kecamatan Soko, peserta rekrutmen PKH.
Para calon PHK yang lolos seleksai wawancara ini mempertanyakan tiga nama yang dinilai tidak semestinya lolos menjadi pendamping PHK. Karena mereka sudah gugur dalam seleksi pertama, sementara belasan peserta lainya yang mengikuti tes wawancara dan diskusi (tes kedua) malah tidak lolos menjadi PKH.
“Saya pikir kami dan beberapa kawan lainya itu lebih berhak mas, nyata-nyata mereka itu tidak lolos seleksi awal, kok malah mereka yang diterima,” sambung Hidayatul, usai melakukan protes.
Tiga nama yang dimaksud tidak lolos seleksi awal yakni Nurul Khoiriah, Muhamad Aminudin, dan Dwi Triantoro, ketiganya berasal dari Kecamatan Soko. Selain meminta kejelasan dan ketegasan, para calon PKH yang sebelumnya mengikuti tes wawancara dan diskusi ini juga meminta Dinas Sosial membatalkan pengumuman karena masuknya tiga nama tersebut.
“Nyata-nyata tes pertama tida lolos, kok malah mereka yang keterima, ini aneh. Kita tidak mau berperasangka buruk dulu, tapi, ini jelas tidak benar. Ada 20 teman yang lebih berhak saya pikir,” papar perempuan berperawakan mungil itu.
Kasi Pengembangan Organisasi Sosial Dinsosnakertrans Tuban, Sayekti Ningsih mengatakan, saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan dia mengakui ada kesalahan nama yang lolos menjadi PKH di Kecamatan Soko.
“Kami sudah berusaha menghubungi kementerian dan melakukan konfirmasi tetapi belum diangkat,”ujar Sayekti ketika menemui para peserta yang melakukan aksi protes. (kim)
