oleh

Jalan Kaki, Karang Taruna Rahayu Perjuangkan Kompensasi

kotatuban.com – Sekitar 30 pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Garda asal Desa Rahayu, Kecamatan Soko menggelar aksi jalan kaki, Rabu (14/12). Aksi tersebut dilakukan secara ekstafet dari Balai Desa Rahayu sampai Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban Jalan Kartini.

Aksi yang dilakukan para pemuda tersebut menuntut pembayaran kompensasi penuh dari perusahaan migas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), selama 12 bulan yang belum ter bayarkan. Selain itu, puluhan pemuda tersebut juga menolak tali asih selama 2 bulan yang akan diberikan perusahaan.

”Kopensai harga mati, kopensasi harga mati, kopensasi harga mati. Kami meminta kopensasi bukannya tali asih,” teriak Ketua Karang Taruna Garda, Miftakul Khoiri, pada orasinya.

Menurutnya, operator minyak dan gas (Migas) tersebut harus memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak dari radiasi flare. Pasalnya, warga yang berada disekitar perusahaan terganggu akibat radiasi panas yang ditimbulkan dari flare tersebut. Selain itu, juga tidak sedikit tanaman milik warga yang terganggu pertumbuhannya akibat kepanasan dari cerobong api perusahaan itu.

”Kami yang merasakan dampak dari flare itu, jadi kami yang paling tahu bagaimana rasanya hidup yang tak jauh dari flare itu. Bukan orang lain atau institusi lain,” kata salah satu pendemo lain.

Terpisah, Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussaien mengatakan, Pemkab telah maksimal dalam melakukan pendampingan dan memediasi antara perusahaan dengan warga. Pada aturan SKK Migas yang berhak menerima kompensasi itu warga yang terdampak secara signifikan akibat operasinya perusahaan.

”Menurut penelitian dari ITS warga yang terdampak itu tidak signifikan. Sehingga, SKK Migas melarang perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kesalahan JOB PPEJ, lanjut Wabub Noor Nahar mengatakan, tidak segera mensosialisasikan hasil penelitian dari ITS kepada warga masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Sehingga, menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

”Kesalahan JOB itu ya tidak segera mensosialisasikan hasil kajian dari ITS itu kepada warga masyarakat yang tinggal disekitar perusaan,” pungkasnya. (duc)