kotatuban.com – Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) dihimbau agar memikirkan dampak sosial dari kegiatan pengolahan minyaknya. Himbauan tersebut datang dari anggota Komisi B DPRD Tuban, Cancoko, Sabtu (17/10).
Himbauan itu disampaikan DPRD Tuban lantaran perusahaan operator minyak patungan Pertamina dan Petrochina tersebut dinilai mengabaikan keluhan warga nelayan di pesisir Kecamatan Palang, menyusul kembali merembesnya pipa distribusi migas milik perusahaan itu beberapa hari lalu.
”Kalau JOB PPEJ punya itikad baik, mestinya mereka melakukan komunikasi terkait kegiatannya, paling tidak kepada stekholder yang ada disana. Ini ada kegiatan camat Palang tidak diajak komunikasi,” kata Cancoko.
Cancoko juga mengaku mendapat laporan dari warga, bahwa selama ini JOB PPEJ kurang komunikasi dengan warga yang berada diwilayah pipa yang dilalui, terutama nelayan. Selain itu, JOB sampai saat ini juga belum memberikan ganti rugi kepada nelayan yang terdampak dengan tumpahan minyaknya pada Agustus lalu.
”Laut yang kena tumpahan minyak pada Agustus lalu membuat nelayan rugi karena tidak berani melaut. JOB PPEJ harus kasih konpensasi. Jelas itu kelalaian JOB PPEJ kok,” tegas Cancoko.
Sementara itu, Camat Palang Sugeng Winoto membenarkan bahwa selama ini komunikasi JOB PPEJ dengan pihak kecamatan lemah. Padahal, yang dibuat sasaran pertanyaan jika ada suatu masalah baik dari warga maupun dari kabupaten pihak kecamatan.
”Memang selama ini jika ada apa-apa JOB PPEJ tidak ada laporan atau komunikasi dengan pihak kecamatan, seperti kebocoran pipa beberapa waktu lalu juga tidak ada laporan. Padahal, kita yang dijadikan sasaran tanya baik dari warga maupun pihak yang terkait lainnya, jadi kita bingung,” tandasnya. (duc)
