kotatuban.com – Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, meminta managemen Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) tetap memberikan kompensasi kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban. Pemutusan kompensasi setelah studi dari ITS yang dilakukan terlalu mendadak disosialisasikan kepada warga.
“Tiba-tiba pemutusan kompensasi, ini saya pikir kurang pas, warga yang setiap bulan sebelumnya dapat sudah pasti tidak terima,” kata Wakil Bupati Noor Nahar, Kamis (04/08).
Wabub menjelaskan, mestinya managemen JOB PPEJ melakukan sosialisasi dan ancang-ancang pemberhentian kompensasi berbarengan dengan dilakukanya studi oleh pihak independen, bukan setelah hasil baru dilakukan sosialisasi kemudian diputuskan untuk berhenti memberikan kompensasi.
“Warga Rahayu ini msyarakat awam, jika mereka dulunya dapat kompensasi dampak dari flare, sekarang tentu saja mereka tetap menuntut selagi masih ada flare. Mereka juga tidak mau tahu hasil studi yang menyatakan sudah tidak ada dampak,” terang Noor Nahar.
Jika masyarakat masih menuntut kompensasi selama flare masih menyala tentu saja disebabkan karen ketidak tahuan warga. Sementara sosialisasi baru dilakukaan bersamaan dengan pemutusan kompensasi.
“Wajar mereka minta flare harus dimatikan jika tiak ada kompensasi, mereka tahunya dapat kompensasi jika flare masih memnyala seperti sebelumnya,” tambahnya.
Untu itu, kata wakil bupati, pihaknya berharap managemen JOB PPEJ tetap memberikan kompensasi, bersamaan dengan pemahaman atau sosialisasi bagi warga. Sosialiosasi itu sekaligus menjelaskan kepada warga jika saat ini flare sudah tidak memiliki dampak sehingga kompensasi juga harus dihentikan sesuai ketentuan.
“Memang ketentuanya kompensasi itu diberikan jika muncul dampak, kendati seperti itu, kesalahpahaman ini tetap harus diselesaikan, saya sarankan tetap diberi kompensasi, karena itu sudah dinanti mereka selama ini, biasanya dapat, sekarang tidak,” imbuh dia. (kim)
