kotatuban.com – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban mengeluhkan Pogram Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru-baru ini.
Sebagian Kades di Tuban beranggapan program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat miskin tersebut tidak tepat sasaran. Salah satu Kades di Tuban yang mengeluhkan program tersebut adalah Kades Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Karso.
Karso mengatakan, data penerima PSKS tersebut bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. Padahal, kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan tahun 2011. Seperti yang dulunya termasuk kategori masyarakat tidak mampu, saat ini telah menjadi mampu, dan yang dulu kaya saat ini juga ada miskin.
”Dana yang dibagikan kepada masyarakat sebagai kompensasi BBM tersebut jika mengacu data lama ya tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Bahkan, lanjut Karso, masyarakat Desa Sugiharjo sendiri sekitar 30 persen masyarakat yang masuk kategori miskin tidak mendapatkan dana kompensasi BBM yang besarannya Rp 200 ribu perbulan tersebut. Disisi lain, juga tidak sedikit masyarakat yang ekonominya mampu malah mendapatkan dana tersebut.
”Kami berharap pemerintah melakukan verifikasi data yang lebih akurat. Sehingga, benar-benar dana kompensasi BBM tersebut tepat sasaran,” pungkasnya. (duc)
