Visi dan misi dari seorang pemimpin idealnya diwujudkan dengan langkah yang seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat luar biasa, baik yang di darat maupun yang dilaut, begitu juga sumberdaya manusia yang ada adalah bonus demografi saat ini dengan angka usia produktif yang tinggi, jika seorang pemimpin memiliki kemampuan manajemen yang bagus maka potensi tersebut akan menjadi suatu kekuatan tersendiri untuk mewujudkan visi misi yang akan dicapainya. Salah satu Visi pemimpin negeri ini saat ini adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satu pilar dari visi poros maritim dunia yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo adalah mengelola sumberdaya maritim dengan fokus untuk membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan Nelayan sebagai pilar utama sesuai Pidato presiden RI di Plenary session East Asia Summit (EAS) di Myanmar, 13 November 2014.
Memang bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan visi misi tersebut, mengingat letak geografis Indonesia yang strategis berada diantara dua samudera dan dua benua, dan luas wilayah laut indonesia yang merupakan 2/3 dari luas keseluruhan wilayah Indonesia. Sehingga laut memiliki berbagai fungsi strategis dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, diantara fungsi tersebut antara lain : sebagai pendukung ketahanan pangan, sarana Transportasi, sampai pada sarana pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Untuk itu kelestarian laut haruslah dijaga supaya dapat tetap memiliki fungsi fungsi yang diharapkan tersebut. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, ketahanan pangan dapat ditopang oleh sumberdaya pangan dari laut dan bergantung pada laut untuk distribusi ke seluruh penjuru wilayah, dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian perlu ditinjau kebijakan pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan sektor kemaritiman. Apakah sudah efektif dan efisien pemerintah dalam upaya mencapai visi misinya sebagai poros maritim dunia?
Dengan kondisi seperti tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia banyak terletak di laut. Akan tetapi banyak juga permasalahan permasalahan yang harus diselesaiakan dalam pembangunan sektor kemaritiman. Beberapa diantaranya adalah Illegal Fishing dan Pencemaran Laut serta Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan data FAO (Food and Agriculture Organization, 2014), Produk perikanan telah menjadi salah satu komoditi bahan pangan yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia, dengan nilai penjualan diperkirakan sebesar US$ 130 juta pada tahun 2012. Selain itu, sektor perikanan juga menyediakan mata pencaharian bagi 12% penduduk dunia. Sebagai akibatnya industri perikanan dunia semakin meningkatkan kegiatannya sehingga diperkirakan pada tahun 2012 terdapat 4,7 juta kapal ikan yang beroperasi di seluruh dunia. Dengan melihat data FAO tersebut, aktivitas kapal ikan tidak hanya beroperasi terbatas di wilayah perairan negara asalnya, mengingat luas laut negara negara di dunia sangatlah beragam, dan akibatnya negara yang memiliki laut luaslah yang menjadi sasaran wilayah tangkapan ikan.
Menurut Craig K. Harris, 2013. “King of Sea : Seafood Sovereignty and The Blue Revolution”, makalah pada International Conference on Food Sovereignty : a critical dialogue, Universitas Yale, bahwa walaupun di suatu sisi negara bisa mendapatkan pemasukan dari perikanan yang dilakukan oleh kapal asing, seringkali yang terjadi adalah penangkapan ikan dilakukan secara ilegal. Dapat disimpulkan peningkatan kegiatan perikanan dunia membawa dampak negatif dengan adanya kegiatan ilegal Fishing. Masalah lain yang ada pada pembangunan sektor kemaritiman adalah pencemaran laut dan kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung laut terhadap spesies spesies makhluk hidup yang menjadi bahan pangan manusia. Dampak dari pencemaran laut tersebut adalah mengurangi sumber pangan yang ada di laut dengan adanya kematian berbagai spesies ikan dalam jumlah besar dan ketidak seimbangan ekosistem yang akan menurunkan jumlah sumber pangan di laut.
Hal itu disebabkan bahan bahan pencemar laut yang bersumber baik dari darat maupun dari laut. Menurut UNEP, “Marine Litter : An Analytical Overview”, 2015, Sumber utama pencemaran di laut adalah kapal, instalasi migas lepas pantai, dan fasilitas penangkaran ikan di laut. Dimensi ancaman lain dari pembangunan sektor maritim di Indonesia adalah Kerusakan Lingkungan yang juga mengakibatkan penurunan produksi sumberdaya pangan dari laut baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti halnya rusaknya terumbu karang yang menjadi sarana penting dalam produksi Sumberdaya Ikan sebagai salah satu sumber produk pangan manusia. Menurut study yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2010 menemukan bahwa 70% dari terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak atau rusak berat akibat kegiatan penangkapan ikan dengan bom dan racun, pengambilan karang, dan sendimentasi. Segala bentuk ilegal fishing, pencemaran laut maupun kerusakan di laut merupakan ancaman bagi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan jika ditinjau dari fungsi laut sebagai pendukung ketahanan pangan, dan jika katahanan pangan terancam, maka akan membawa dampak pada situasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu negara.
Dari permasalahan bidang kemaritiman diatas, pihak yang kompeten dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mereka yang tau seluk beluk permasalahan itu.dalam hal ini perlu adanya peningkatan pengawasan laut, peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, sampai pada peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan. Penulis berfikir alangkah baiknya jika pencapaian visi misi poros maritim dunia dapat segera diwujudkan secara efektif dan efisien dengan melakukan pembenahan pada beberapa permasalahan di sektor kemaritiman. Beberapa waktu terakhir adanya moment pergantian panglima Tentara Nasional Indonesia merupakan saat yang tepat untuk pengambilan keputusan yang dapat mendukung tercapainya visi misi poros maritim dunia, yang semestinya presiden sebagai pengambil keputusan dengan hak preogratifnya untuk menentukan hal tersebut dengan berpihak pada sumberdaya manusia dengan kepemimpinan dari sektor Kelautan / Kemaritiman. Sehingga dapat bersinergi dengan visi misi poros maritim yang ada dan dapat segera mengatasi permasalahan yang mengancam karena dikelola oleh tenaga yang ahli dibidang kemaritiman.
Oleh : Mukti Ali
Ketua HMI Cabang Tuban
Bidang Pembinaan Anggota
