kotatuban.com – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaaten Tuban, Cancoko berharap pemerintah segera tangani persoalan tata niaga jagung. Sebab selama ini kebijakan pemerintah soal jagug dianggap belum maksimal untuk petani. Akibatnya, harga jagung saat panen selalu rendah.
“Persoalan tata niaga jagung ini mestinya segera ditangani oleh pemerntah, karena dari tahun ketahun selalu begitu,” kata Cancoko, Selasa (15/03).
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, pihaknya akan mendorong pemerintah menyediakan akses bagi para petani. Sehingga, petani padi atau jagung memperoleh akses pasar tanpa melalui perantara yang kerap mempermainkan harga saat musim panen.
“Ini yang akan kami dorong, salah satunya pemerintah harus memfasilitasi kerjasama antara gabungan kelompok tani dengan pabrik pakan ternak dan industri olahan lainya berbahan dasar jagug. Dengan begitu akses petani ini tidak sebatas ke tengkulak,” tegas Cancoko.
Bahkan untuk melindungi petani sebaiknya Pemkab Tuban menyediakan dana untuk membeli hasil panen, sehingga, saat panen harganya tidak murah.
“Kalau itu dapat dilakukan kami yakin petani akan semakin sejahtera. Pemerintah juga harus mampu mendorong pemanfaatan resi gudang sebagai salah satu cara menstabilkan harga,” imbuhnya.
Informasi di kalangan petani jagung menyebutkan, harga jagung di musim panen ini berada jauh di bawah harapan yakni hanya Rp3.200 per kilo hingga Rp3.300, per kilo. Sementara sesuai harga ketetapan pemerintah mestinya harga jagung Rp3.600 per kilogram.
“Harganya turun setiap musim panen, kita berharap minimal sesuai hargaa pemernitah Rp 3.600 per kilo atau tidak terlalu jauh di bawahnya,” kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kecamatan Merakurak, Setyo Budi (kim)
