kotatuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memberikan pelatihan terhadap penerima dana hibah, terkait pembuatan Surat PertanggungJawaban (SPJ). Hal tersebut agar penerima hibah tidak salah dalam pembuatan pelaporan dana hibah.
Sedangkan, pelaporan bantuan hibah merupakan tangggung jawab bersama antara Pemkab Tuban dan penerima dana hibah. Karena itu, diperlukan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang benar.
”Nantinya, laporan yang dibuat akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” kata Asisten Administras Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Achmad Amin Sutoyo, Kamis (19/07).
Pembinaan ini, lanjut Amin Sutoyo menjadi wujud komitmen dari Pemkab Tuban bersama stakeholder dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transaparan, akuntabel, dan bertanggungjawab. Pelaporan tersebut nantinya akan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pelaporan yang baik dan sesuai regulasi menjadi upaya untuk mencegah munculnya bibit-bibit korupsi.
”Dengan mengikuti pembinaan ini, para penerima hibah dapat memahami dan dapat menerapkan teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan regulasi yang ada,” imbuh Amin.
Mantan Asisten Pemerintahan Sekda Tuban ini menerangkan pelaporan dana hibah ini juga termuat dalam sistem berupa, e-planning, e-proposal, dan e-budgeting yang saling terintegrasi. Lamanya waktu penyerahan laporan akan mempengaruhi waktu pengalokasian dan pencairan dana tersebut.
”Dikarenakan ketiga sistem tersebut sudah terintegrasi. Juga harus melalui proses seleksi dan koreksi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Amin Sutoyo mengapresiasi upaya yang dilakukan Bagian Kesra terkait dengan pengelolaan dana Hibah tersebut. Menurutnya, Bagian Kesra merupakan OPD yang paling cepat dalam pencairan dana hibah dan bantuan kepada masyarakat.
”Karena itu, pelaporan pertanggungjawaban juga harus cepat dan tepat sesuai aturan yang ada,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Tuban, Eko Julianto, melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Tuban, utamanya dalam pengelolaan dan pelaporan dana Hibah.
”Adapun pemateri pada kegiatan ini berasal dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Inspektorat Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Pada tahun 2018, dana hibah untuk peningkatan fasilitas tempat ibadah pondok pesantrean dan TPQ selesai dicairkan pada akhir bulan Januari lalu dan langsung diserahkan kepada penerima.
”Karena itu, kami berharap pada bulan Juli ini sudah ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut,” pungkasnya. (rto)
