kotatuban.com – Pemerintah Kabupaten Tuban, menyatakan tingginya angka kematian warga di Desa Karanglo, Keamatan Kerek, adalah hal yang lumrah meski tidak mesti terjadi pada semua desa. Hal tersebut sebagaiman disampaikan Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, usai membuka Acara Musyawarah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Koesma Tuban, Jumat (15/4).
“Jumlah kematian itu lumrah, apalagi jika penyebabnya beragam atau tidak disebabkan satu gejala tertentu yang kemudian mengindikasikan satu penyebab,” ujar Wakil Bupati Tuban,Noor Nahar Hussein.
Kematian tersebt diakui memang sempat mengegerkan serta meresahkan warga, terlebih setelah diekspos oleh berbagai media. Pemerintah melalui Dinas kesehatan akan melakukan kordinasi dengan sejumlah perusahaan untuk melaksanakan program kesehatan di daerah-daerah ring satu perusahaan.
“Kematian itu kan beragam sebabnya, jadi motif-motif tidak baik itu jangan dimunculkanlah,” imbuh Wabub.
Diketahui, angka kematian di desa Karanglo yang berjumlah 61 orang kemudian di ferivikasi oleh Puskesmas Kerek berjumlah 29 orang dianggap normal. Apalagi dari data itu 14 orang diantaranya memang sudah usia lanjut (Usia tua). Pihaknya juga mengakui bahwa fenomena kematian dalam angka tinggi ini sempat tidak terdeteksi lantaran kematian biasanya tidak dilaporkan.
Sementara itu, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Tuban, Saiful Hadi menjelaskan, sejak munculnya kasus tersebut pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan. Selanjutnya bersama perusahaan dinas kesehatan akan meluncurkan program pelayanan kesehatan untuk warga sekitar perusahaan.
“Kalau diwilayah ring satu Ot Semen Gresik kami sudah komunikasi. Sama-sama nanti dilakukan upaya penanganan dengan program peduli kesehatan,” terang Saiful.
Dalam kegiatan itu,lanjutnya, ada bimbingan masyarakat dan upaya-upaya lainnya, tidak hanya pengobatan tapi dikembangkan dengan layanan posyandu, kebersihan lingkungan dan sebagainya.
Kabiro Humas dan CSR Semen Indonesia, Wahyu Darmawan, menyatakan, program kesehatan sebenarnya sudah dilakukan sejak 2010 di masing-masing puskesmas dan saat ini tinggal melanjutkan di 26 desa ring satu. Sementara terkait temuan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan warga yang terserang infeksi pernafasan akibat aktifitas tambang, pihaknya masih menunggu data pembanding dan hasil kajian dari tim ahli yang membidangi masalah tersebut.
“Sebenarnya program kesehatan sudah kami lakukan sejak 2010 disekitar pabrik,” katanya. (kim)
