kotatuban.com– Pemkab Tuban diperkirakan segera mengisi sejumlah jabatan yang selama ini kosong, utamanya untuk pengisian jabatan Eselon II. Jabatan Eselon II yang kosong diantaranya, Bappeda, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Staf Ahli Bupati. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang Perda-nya tengah dimintakan mrekomendasi Pemprov Jawa Timur juga diperkirakan segera diisi. Untuk diketahui SKPD Sat Pol PP, BPPT dan BPPD yang semula eselon III ditingkatkan menjadi Eselon II. Perda terkait hal itu sudah diputuskan bersama DPRD Tuban beberapa waktu lalu.
Selain pengisian sejumlah pejabat Eselon II, mutasi yang diperkirakan bakal dilakukan sebelum Pilkada 9 Desember itu juga akan dilakukan roling pejabat Eselon II. Mutasi atau pengisian jabatan Eselon II itu dilakukan sebelum Pilkada, selain alasan kebutuhan juga sangat mendesak. Sebab, sesuai aturan Bupati Fathul Huda yang kini berkuasa masa jabatannya bakal berakhir pada 20 Juni 2016 mendatang.
“Aturannya, enam bulan sebelum masa purna tugas dan enam bulan setelah bupati baru dilantik tidak boleh ada mutasi. Sehingga, jika tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, dimungkinkan tidak akan ada mutasi dalam waktu setahun lagi. Padahal, ada sejumlah Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) yang kini belum ada jabatan pimpinan yang definitif. Selain itu juga untuk penyegaran pejabat Eselon II,” terang Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana, Kamis (23/7).
Sayangnya, Budi Wiyana masih enggan menjelaskan waktu mutasi secara pastinya. Sebab, untuk melakukan pengisian jabatan Eselon II harus dilakukan seleksi dan lelang jabatan lebih dahulu.
“Pejabat Eselon II yang sekarang ada akan kita lakukan seleksi lebih dahulu, sehingga, kemampuan mereka sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan begitu dimungkinkan akan terjadi roling,” tuturnya.
Karena, lanjutnya, pejabat Eselon II yanga da sekarang masih kekurangan akan dilakukan lelang jabatan bagi Eselon satu tingkat di bawahnya. “Untuk lelang jabatan itu kami akan menggandeng Pusdiklat Pemprov Jatim yang telah memiliki sertifikasi untuk melakukan seleksi bagi pejabat di Jawa Timur,” tandasnya.
Masing-masing jabatan itu akan kita tentukan sedikitnya tiga orang yang layak untuk memegang tapuk pimpinan. Tiga orang hasil seleksi itu yang akan diserahkan ke bupati untuk dipilih.
“Jadi penentunya tetap Pak Bupati sesuai aturan, namun, akan dipilih dari hasil seleksi yang dilakukan oleh tim,” papar Budi Wiyana. (oso)
