kotatuban.com – Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tuban menggelar Deklarasi Lawan dan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di Graha KSPKP Tuban. Deklarasi tersebut melibatkan pemilih pemula dari unsur pelajar, Ormas, dan perwakilan Parpol di Kabupaten Tuban.
Mewakili Pemkab Tuban, Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Tuban, Joko Sarwono, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan ini. ”Politik uang dan politisasi merupakan momok besar dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian ini menjadi tantangan untuk mewujudkan Pemilu yang matang dan dewasa,” ungkap Joko Sarwono, Kamis (15/02).
Mantan Camat Semanding tersebut menambahkan, praktik politik uang akan berujung pada tindak pidana korupsi. Sedangkan politisasi SARA bila dibiarkan dapat mengancam kesatuan dan disintegrasi sosial.
”Hal tersebut diperparah dengan pemanfaatan teknologi yang acapkali digunakan sebagai sarana untuk menyerbarkan isu maupun fitnah,” ungkapnya.
Menurutnya, terdapat tiga poin penting dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan. Pertama, membangun bersama Pemilu yang bebas dari pengaruh politik uang dan transaksional, serta penggunaan isu SARA untuk media kampanye.
Kedua, memantapkan dan memastikan hasil dari Pilkada ini adalah Pilkada yang berkualitas. Ketiga, politisasi SARA berpotensi mengganggu persaudaraan antaragama maupun ras.
”Gerakan ini harus tetap digelorakan, tidak boleh berhenti disini,” tandas pria yang juga pernah menjabat Camat Kenduruan itu.
Hal senada diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban, Masrukhin. Dia menyerukan, agar semua komponen masyarakat menciptakan suasana Pemilu yang harmonis dan damai.
”Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan Pemilu,” ungkapnya.
Menurutnya, terwujudnya Pilkada berintegritas, dan berkualitas merupakan tanggung jawab semua pihak. ”Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut juga dilangsungkan deklarasi dan penandatanganan sebagai bukti komitmen dari Pemkab Tuban, KPU, partai politik, Ormas, organisasi kepemudaan, dan pemilih pemula. Tujuannya untuk mewujudkan Pilkada Berintegritas tahun 2018 bebas dari politik uang dan politisasi SARA. (duc)
