kotatuban.com – Pemkab Tuban melounching inovasi perangkat desa. Dengan menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban juga akan monetoring program tersebut.
Terkait program tersebut, MoU antara LAN dengan Kabupaten Tuban sudah diteken ada 3 April 2018 lalu, dilanjutkan penyampaian materi pada 18-20 April 2018 dan pada tahap ini teridentifikasi sebanyak 118 ide atau gagasan inovasi dari 53 OPD.
“Nantinya tidak hanya 118 inovasi, karena sampai pada pejabat strukural paling bawah harus memberikan inovasinya,” tegas Sekretaris Daerah Tuban, Budi Wiyana.
Mantan Kepala Bappeda ini juga menjelaskan, dalam inovasi harus ada prioritas RPJM yang diterjemahkan menjadi indikator kinerja daerah yang akan dikembangkan untuk menjadi inovasi.
Ditambahkan Sekda, inovasi merupakan hal yang dinamis, maka dalam satu tahun atau 6 bulan akan diadakan evaluasi dan ketika ada tambahan inovasi maka perbup dapat disesuaikan.
“Kita bisa melihat daerah-daerah bahkan negara yang begitu maju dengan berbagai inovasi yang dilakukan dan ini bisa ditiru untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat,” jelas Sekda.
Sementara dalam sambutan kepala pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN, Sudardi, SE, MM, menjelaskan, dalam perjalanannya, antusiasme inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Tuban cukup besar, ditandai banyaknya inovasi yang muncul di seluruh OPD di Kabupaten Tuban.
“Dengan akan dilaksanakan review terhadap rencana aksi inovasi maka, dilakukan launching inovasi dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tuban,” kata Sudardi.
Adapun tindak lanjut launching yang akan dilakukan, yang pertama adalah aktualisasi rencana aksi, yang harus dapat dijalankan dan diimplementasikan.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja pelaksanaan inovasi daerah dengan beberapa OPD yang ditunjuk, yaitu RSUD Dr, R, Koesma, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang akan dipantau perkembangan inovasi yang telah berjalan dengan memberikan laporan selama 3 bulan.
Dari laporan yang diberikan akan dilakukan evaluasi progress inovasi tersebut. Perjanjian kinerja ini akan menjadi salah satu alat ukur kinerja para inovator dalam setiap OPD. (rto)
