Pendamping Desa Eks PNPM Tuding Kemendes Diskriminatif

kotatuban.com – Pendamping desa eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tuding Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diskriminatif.

” Kami menolak tindakan Kemendes PDTT. Seharusnya Kemendes tidak melakukan diskriminatif, baik kepada pendamping eks PNPM maupun hasil rekrutmen pendamping desa beberapa waktu lalu,” ungkap Koordinator Aksi Devisi Media Aji Dahlan, Sabtu (09/04).

Pihaknya bakal menggelar aksi menolak tindak diskriminatif Kemendes itu di Jakarta. Rencananya, aksi demonstrasi akan dilaksanakan Senen (11/04) mendatang. Sasaran aksi demo yang dilakukan pendamping desa tersebut di Monumen Nasional (Monas), gedung DPR RI, dan di Kemendes PDTT.

Ditambahkan, Kemendes telah mengeluarkan surat edaran pada 31 Maret 2016 lalu, yang mana dalam surat tersebut untuk pendamping yang eks PNPM akan dikontrak sampai Mei tahun ini. Sedangkan, yang pendamping hasil rekruitmen dikontarak sampai akhir Desember tahun ini.

”Ini kan berarti ada tindakan diskriminasi yang dilakukan Kemendes. Kita sama-sama pendamping kenapa ada yang kontraknya sampai Mei dan ada yang sampai Desember,” tandasnya.

Selain itu, para pendamping eks PNPM juga menolak politisasi implementasi undang-undang desa (UU Desa). Dan jangan sampai UU Desa itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

”Kita juga akan menolak segala bentuk politisasi UU Desa, yang hanya untuk kepentingan kelompok saja,” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pendamping desa eks PNPM akan diikuti oleh sekitar 5.000 massa. Sedangkan, untuk Jawa Timur yang akan mengikuti aksi tersebut sebanyak 627 pendamping. 

”Dari Tuban yang sudah menyatakan siap ikut aksi sekitar 30 pendamping,” ujar pria yang juga Pendamping Desa Kecamatan Montong tersebut. (duc)