kotatuban.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi melakukan penghapusan terhadap layanan kesehatan yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sejak akhir 2016 lalu.
Layanan kesehatan yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut kemudian diganti dengan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah pusat. Namun, program KIS di Bumi Wali ini meninggalkan masalah baru. Pasalnya, belum semua warga yang tidak mampu menerima kartu layanan kesehatan gratis tersebut.
”Terkait dengan kebijakan tidak diberlakukannya SKTM, maka harapan kami KIS sebagai pengganti harus tepat sasaran dan merata,” ujar Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Tri Astuti, Jumat (20/01).
Menurutnya, setelah SKTM tidak diberlakukan lagi, diharapkan seluruh masyarakat miskin yang berhak mendapatkan kartu jaminan kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Disamping itu penerima KIS juga tidak ada diskriminasi pelayanan.
”Dan tentunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus ditingkatkan. Agar tidak salah sasaran. Selain itu, pemerintah desa juga perlu berkoordinasi dengan pihak terkait agar terdaftar sebagai penerima KIS ini,” jelas politisi wanita itu.
Lebih lanjut Astuti mengatakan, KIS memang belum terdistribusi seluruhnya. Contohnya di Kecamatan Rengel dari sekitar 7 ribu kartu, baru sekitar 5 ribu yang diterimakan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan perubahan data yang terkadang belum tercatat, misalkan pindah domisili dan sebagainya.
”Permasalahan data itu memang banyak terjadi karena pindah domisili, meninggal, tidak miskin lagi atau mendadak miskin sehingga perlu updating data minimal 2 tahun sekali,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, Saiful Hadi mengungkapkan, penghapusan SKTM sejatinya adalah untuk meringankan beban masyarakat. Kurang tepat jika masyarakat keberatan dengan penghapusan SKTM. Karena program itu sudah diganti dengan program KIS, yang jauh lebih baik dari program SKTM.
”SKTM hanya untuk satu kali, dan hanya warga yang sakit saja. Sementara KIS pemerintah memberikan jaminan kepada satu keluarga,” terangnya.
Saiful mengatakan, bahwa program ini sedang berjalan. Sehingga ada yang sudah menerima kartu dan belum, dan itu diasumsikan tidak merata dan tidak tepat sasaran. ”KIS itu bukannya tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ini memang belum seluruhnya terdistribusikan kepada penerima KIS,” pungkasnya. (duc)
