kotatuban.com– Guru Tidak Tetap (GTT) yang tersebar sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Tuban, rupanya masih berharap dapat diangkat menjadi PNS. Terbukti sampai saat ini, masih banyak dijumpai tenaga pendidik non PNS itu tersebar di berbagai sekolah baik negeri maupun swasta, meskipun ketetapan pemerintah sejak 2005, guru GTT yang direkiomendasikan kepala sekolah ditiadakan. Dengan demikian jika sekolah merekrut tenaga guru non PNS, akan menjadi tanggung jawab sekolah sepenuhnya.
“Memang masih cukup banyak GTT di sekolah-sekolah, padahal aturannya sudah ada dan jelas hal itu ditiadakan,” ujar Saiful Huda, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Tuban.
Saiful Huda menjelaskan, setidaknya kebutuhan guru di lingkungan Dinaas Pendidikan, Kabupaten Tuban, masih kurang hingga 1,615. Akibatnya, sebagian besar kekurangan tersebut diisi dengan tenaga guru non PNS yang direkrut oleh sekolah.
Mantan kepala sekolah SMAN Kerek itu tidak memungkiri fakta bahwa sampai saat ini sebagian besar sekolah banyak yang memanfaatkan tenaga guru Non PNS. Akan tetapi, bukan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Tuban, melainkan rekomendasi dari Kepala Sekolah setempat. Konsekuensinya, nasib Guru non PNS atau yang sering dikenal masyarakat GTT itu, menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah yang merekrut guru tersebut.
“Terus terang nasib GTT itu masih menjadi dilema , mudah-mudahan permasalahan ini segera mendapat perhatian dari pihak terkait. Harapan kami ke depan ada regulasi baru yang mengatur keberadaan mereka itu,” kata Saiful Huda.
Disampaikan Saiful Huda, sejak tahun 2005 tenaga honorer atau tenaga bantu sudah ditiadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Maka, berpedoman dari hal itu, Dinas Pendidikan tidak pernah menginformasikan perekrutan tenaga baru bagi sekolah. Sehingga ketika ditemukan tenaga GTT yang berada di sekolah, bukan lagi menjadi tanggung jawab Dinas.
“Meski begitu, karena sekolah kekurangan tenaga, makanya mereka masih menambah. Disisi lain, banyak lulusan perguruan tinggi jurusan pendidikan yang nganggur, makanya ini menjadi keterikatan,” imbuh Saiful Huda. (kim)
