kotatuban.com-Nasib para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Koesma Tuban semakin tidak jelas.
Kalangan PKL yang digusur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dari tempat mereka bekerja mendatangi gedung DPRD Tuban untuk mengadukan nasibnya. Sayang, para wakil rakyat itu tidak ada satu pun yang berada di gedung dewan. Sehingga para PKL itu hanya ditemui Sekretaris Dewan, Supriyadi, Selasa (21/4).
“Sedang kungker mas, jadi kosong anggota dewanya, sebenarnya ada yang kungker siang, tapi gak tahu kok pagi gak ada yang masuk,” kata salah satu petugas, yang enggan disebutkan namanya.
Para pedagang yang sebagian besar adaah ibu-ibu tersebut, mereka merupakan pedagang aneka makanan yang biasa menggelar daganganya di pinggir jalan depan RSUD Dr Koesma.
Karena tidak ada satupun anggota dewan yang dapat mereka temui, para PKL ahirnya ditemui Sekertaris Dewan (Sekwan) Supriyadi di ruang gabungan fraksi.
Dihadapan Sekertaris Dewan, para PKL menyampaikan keluhanya terkait sikap petugas Satpol PP yang dinilai semena-mena saat melakukan penertiban.
“Saya ini tidak punya siapa-siapa, suami sudah tidak ada, saya mencari makan untuk anak saya kok mau digusur,” kata Karsini (45) pedagang makanan warga Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban sambil menangis menyampaikan keluhanya.
Para pedagang meminta tetap diberikan ijin berdagang di sekitar lokasi RSUD demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.
“Saya sudah sepuluh tahun di sana, baru kali ini di gusur mas,” terang Karsi.
Karena tidak satupun anggota dewan menemui mereka, aspirasi para pedagang hanya akan dicatat oleh sekertaris dewan, untuk dilaporkan ke ketua dewan.
”Kami tidak dapat memberikan jawaban. Namun apa yang menjadi keluhan ibu-ibu semua akan kami sampaikan ke ketua dewan,” kata Sekertaris Dewan Supriyadi. (kim)
