kotatuban.com – Belasan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Tuban, Selasa (24/07). Pasalnya, para mahasiswa tersebut kecewa dengan dietapkannya Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tuban tahun 2019.
Dalam aksinya, belasan aktivis mahasiswa juga menyuarakan untuk meghapus anggaran Rp 70 miliar untuk proyek pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) atau ring road. Karena anggaran itu tidak sesuai dengan prioritas untuk mengentas angka kemiskinan di Bumi Wali.
”Hapus anggaran Rp 70 miliar untuk JLS, dan rubah anggaran itu untuk program pengentas kemiskinan,” kata Habib Mustofa, Ketua Umum PMII Tuban.
Menurutnya, nominal anggaran Rp 70 miliar untuk JLS sangat tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Pemkab Tuban. Selain itu, ia menjelaskan mestinya pembangunan jalur ring road menjadi program pemerintah pusat, dan di anggarkan menggunakan APBN. Tetapi sekarang justru dianggarkan menggunakan anggaran daerah.
”Kondisi itu membuat kejanggalan anggaran, dan kita menolak anggaran pembangunan untuk jalur ring road tersebut,” ungkapnya.
Selain untuk mengentas angka kemiskinan, Habib menambahkan, mestinya anggaran Rp 70 miliar tersebut dapat digunakan untuk memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu hingga lulus perguruan tinggi.
”Kita minta untuk mengkaji ulang anggaran tersebut, dan kita akan melakukan aksi lagi jika anggaran itu ditetapkan,” tambahnya.
Para massa saat aksi di gedung dewan tidak ditemui anggota DPRD Tuban, lantaran semua anggota dewan sedang melaksanakan reses di masing-masing Dapil.
Para mahasiswa hanya ditemui Kabag Humas dan Hubungan Antar Lembaga DPRD Tuban, Sri Hidajati, dengan dikawal ketat aparat keamanan.
”Semua aspirasi teman-teman mahasiswa akan kita sampaikan kepada Ketua Dewan,” yakinnya. (rto)
