kotatuban.com – Puluhan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban, Selasa (25/8).
Sejumlah mahasiswa mendesak supaya Donsos P3A yang bertanggungjawab pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), secepatnya menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di lapangan. Jika tidak mampu, mereka menuntut agar Plt Kepala Dinsos P3A dan Korda BPNT mundur dari jabatannya.
Ketua PC PMII Kabupaten Tuban, M. Chanif Muayyad mengatakan, berdasarkan penelitian di lapangan, pihaknya menemukan banyak persoalan terkait kualitas bahan pangan yang tidak memenuhi kriteria dalam kelayakan konsumsi.
“Kami banyak menemukan bahan makanan yang tidak lanyak kosumsi pada progaram BPNT,” ungkapnya.
Pada aksi kedua kali tersebut PC PMII Tuban menuntut dan memberikan rekomendasi berupa, pertama, Kembalikan Program BPNT sesuai Pedoman umum. Ke dua Tindak tegas kapitalisasi dan monopoli BPNT secara Hukum. Ke tiga Jalankan Program BPNT sebagai salah satu Langkah Program Pengentasan kemiskinan. Ke empat berikan pos eengaduan agar KPM tidak takut dalam menyampaikan keluhan terkait BPNT. Ke lima Dinas sosial harus segera mengupdate data sehingga tidak terjadi kesalahfahaman.
Kemudian yang ke enam, transparansikan harga komoditi sesuai harga pasar, ke tujuh jangan ada KPM yang di rugikan, ke delapan KPM harus mendapatkan harga yang layak dan sesuai harga pasar dalam penerimaan bahan pokok. Ke sembilan PMII mengajak Plt. Kepala Dinsos bersama Kortek untuk membuat pakta integritas dalam menangani kasus BPNT maupun Bansos yang lain.
“Terkahir, jika dalam jangka waktu satu bulan Plt Kepala Dinsos tidak mampu menyelesaikan permasalahan program BPNT, maka harus bersedia copot jabatan,” tegas Aziz.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinsos P3A Tuban, Joko Sarwono, mengatakan, pada dasarnya, semua tuntutan dan masukan dari PC PMII Tuban pada aksi pertama dulu sudah ditindaklanjuti.
“Sesuai yang diaspirasikan mahasiswa di aksi yang pertama, kita sekrang sudah berupaya untuk menyelesaikan dan mendekatkan diri pada hak KPM,” beber Joko.
Yang pertama, lanjutnya, mulai bulan depan, setiap KPM program BPNT akan diumumkan di tingkat desa, sehingga semuanya bisa melihat dan mengetahui. Ke dua mekanisme BPNT akan dilakukan secara preorder, sehingga KPM bebas memilih bahan pokok sesuai yang dibutuhkan.
Ke tiga terkait pendampingan di lapangan, pihak dinas telah menambah tim kordinasi di tingkat kecamatan yang akan membantu evaluasi seluruh skema program BPNT.
“Kami juga telah menambahkan tim koordinasi di kecamatan untuk membantu kami mengevaluasi seluruh skema program BPNT agar berjalan lancar. Kami sebetulnya sudah memperbaiki diri agar skema BPNT berjalan baik,” pungkasnya. (rto)