kotatuban.com – Puluhan ribu rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Tuban belum tersentuh pemerintah. Hingga tahun 2017 ini sedikitnya ada 55 ribu kepala keluraga (KK) yang meninggali rumah tidak layak huni di Bumi Wali ini.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Menurutnya, jumlah RTLH di Tuban memang sudah menurun, sepanjang kepemimpinan dirinya bersama Bupati Tuban Fathul Huda, penurunanya sekitar 4.000 dari jumlah sebelumnya 59.000 unit.
Wabup Noor Nahar mengakui, penyelesaian RTLH ini memang terbilang lama karena setip tahun hanya 400 sampai 500 unit rumah yang di renovasi pemerintah menjadi layak huni. Karena terbatasnya anggaran,
”Untuk pembenahan RTLH menjadi layak huni kalau hanya mengandalkan pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama, karena terbatasnya anggaran,” ungkapnya.
Angka yang masih tinggi ini menjadi petimbangan bagi Wakil Bupati Tuban, agar tahun tahun berikutnya meningkatkan alokasi dana untuk pembangunan RTLH. Harapanya tahun depan dan seterusnya RTLH yang dibangun bisa 1.000 unit per tahun.
”Kalau setiap tahun hanya 500 unit yang dibangun, bisa seratus tahun baru selesai karena jumlahnya cukup banyak, paling tidak 1.000 setahunnya,” terang Wakil Bupati.
Selanjutnya, Wabub Noor Nahar meminta kepada seluruh kepala desa segara membantu mendata rumah yang paling perlu di renovasi, karena program ini harus tepat sasaran. ”Program ini harus tepat sasaran, rumah mana yang tidak layak huni harus didata agar direnovasi,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Tri Astuti mengungkapkan, program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka pengentasan kemiskinan sudah cukup baik.
”Sebut saja program dengan pendampingan masyarakat penerima bantuan, ada juga konsep desa model 20 desa 20 kecamatan dan program bedah rumah,” kata Astuti.
Menurutnya, perlu ada peningkatan program pemerintah yakni dengan pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan perekonomian dengan sasaran kelompok masyarakat miskin, dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya.
”Harapan kami, pemerintah lebih meningkatkan pemberdayaan ke masyarakat yang sasaranya kelompok masyarakat miskin,” pungkasnya. (duc)
