kotatuban.com – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban tahun 2016 – 2021 yang diterjemahkan dalam 5 tujuan, 10 sasaran dan 13 indikator selaras dengan “Nawa Bhakti Satya” Gubernur dan Wagub Jawa Timur yang baru.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Tuban Fathul Huda saat menerima kunjungan 4 anggota DPRD Jawa Timur Dapil IX di Rumah Dinas Bupati, Kompleks Pendopo Kridho Manunggal, beberapa waktu lalu. Kunjungan dalam rangka kegiatan Reses I tahun 2019 DPRD Jatim Dapil IX, diantaranya Freddy Poernomo, Khozanah Hidayati, Agus Maimun, dan Achwan Maksum.
Bupati Huda menyampaikan bahwa Pemkab Tuban beberapa tahun terakhir getol meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan yang mencakup pendidikan swasta MTs, MI dan TPQ. Di samping itu, peningkatan kualitas Sarpras Puskesmas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, juga program aksi penanganan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program. Serta pelaksanaan program Pansimas dan eksplorasi air bersih serta rehab rumah tidak layak huni yang menyisir ke seluruh wilayah kecamatan se Kabupaten Tuban.
Selain itu, sebagai langkah penanggulangan bencana banjir di 5 desa dan 2 kecamatan sepanjang bantaran Bengawan Solo, dan pembangunan waduk dan long storage di desa Boto Kecamatan Semanding, penanggulangan bencana banjir bandang di jalan dan pemukiman masyarakat.
“Tidak hanya itu, Pemkab Tuban terus berupaya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui diversifikasi olahan hasil produksi dan pangan serta penguatan dan pembinaan kapasitas SDM, manajemen dan permodalan UKM, pengembangan BUMDes.,” ungkapnya.
Pada sektor pariwisata juga disasar untuk mengembangkan potensi desa. Guna mengatasi permasalahan pengangguran, Pemkab Tuban terus mengembangkan perluasan kesempatan kerja, yang diimbangi dengan pengembangan kompetensi SDM dan mendorong pengembangan iklim investasi.
Bupati Tuban mengungkapkan. Kabupaten Tuban terbaik dalam peningkatan produksi pangan di Jawa Timur tahun 2018. Di samping itu, juga dilakukan diversifikasi produksi hasil pertanian dan perikanan guna mewujudkan kemandirian pangan di Bumi Wali.
“Salah satunya adalah peresminan Plaza Ikan Tuban yang baru pertama kali didirikan di Indonesia,” imbuh bupati.
Sementara itu, erwakilan DPRD Jatim Dapil IX, Freddy Poernomo mengungkapkan, minimnya gaji bagi Non-PNS dan GTT juga menjadi permasalahan di tingkat provinsi dan nasional.
“Besaran gaji tersebut saya rasa tidak rasional, karenanya kami terus berupaya memperjuangkan agar dapat dinaikkan,” ujarnya.
Freddy Poernomo yang duduk di Komisi A DPRD Jatim menyatakan akan perubahan bertahap guna meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Jawa Timur. Diharapkan gaji tenaga honorer dapat disesuaikan minimal dengan UMR terendah di Jatim atau UMR di tiap-tiap Kabupaten/Kota.
“Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, yang akan disesuaikan dengan APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota,” terangnya.
Freddy Poernomo menjelaskan usulan pembangunan Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Tuban, yang akan diserahkan Pemprov Jatim dinilai masuk akal. Mengingat pembangunan JLS memerlukan pendanaan yang besar, sedangkan APBD Kabupaten Tidak begitu besar.
“Kami akan mengakomodir apa yang menjadi usulan dari Pemkab Tuban. Akan kami kaji bersama dengan Pemprov Jatim sehingga dapat diambil kebijakan yang komprehensif,” pungkasnya. (rto)
