Oleh :
Hendri Prayitno, S.Pd.
Opini – Proyek pembangunan gorong-gorong dan drainase perkotaan di Bojonegoro saat ini sedang berlangsung terus di eksekusi dan menjadi perhatian publik, termasuk juga menjadi perhatian DPRD setempat. Proyek ini merupakan bagian dari paket pekerjaan pembangunan trotoar dan drainase dengan total anggaran sekitar Rp 50,8 miliar, yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025. Pembangunan sedang berjalan di beberapa ruas jalan kota, antara lain di Jalan Panglima Polim dan Jalan WR Supratman.
Selasa, 4 November 2025, Komisi D DPRD Bojonegoro telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Mereka menemukan beberapa isu, termasuk kualitas pekerjaan yang dinilai kurang maksimal dan pada sidak berikutnya di tanggal 8 November 2025 menemukan dugaan pelanggaran aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan. Sidak ini dilakukan setelah ramainya pemberitaan dan kritik publik mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Warga mengeluhkan adanya proyek drainase yang dianggap kurang berfungsi optimal di beberapa titik. Selain itu, sempat terjadi insiden di mana seorang pelajar terperosok ke area proyek di Jalan Panglima Polim karena kurangnya tanda peringatan bahaya.
Sementara itu, Pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Bojonegoro menargetkan seluruh proyek trotoar dan drainase perkotaan ini selesai pada akhir Desember 2025. Proyek tersebut harus selesai karena merupakan prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kenyamanan dan estetika kota, serta mengatasi masalah banjir. Proyek ini juga bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur kota, menata wajah kota agar lebih cantik, dan mendukung budaya hidup sehat di ruang publik yang lebih baik.
Proyek trotoar dan drainase perkotaan Bojonegoro, meskipun bertujuan untuk perbaikan jangka panjang, tetapi juga menimbulkan sejumlah dampak negatif jangka pendek yang signifikan bagi masyarakat, terutama terkait gangguan layanan publik dan aktivitas ekonomi.
Salah satu diantaranya adalah gangguan pasokan air bersih. Pelaksanaan proyek menyebabkan kerusakan pada pipa-pipa PDAM di beberapa titik, mengakibatkan gangguan distribusi air bersih secara besar-besaran dan mampetnya aliran air selama berhari-hari di sejumlah wilayah perkotaan, yang sangat meresahkan warga.
Bagi para pebisnis atau pedagang, pembangunan trotoar dan drainase di sepanjang jalan utama berdampak langsung terhadap penurunan omzet pada pemilik toko, ritel, dan warung di pinggir jalan. Akses ke tempat usaha mereka menjadi sulit, bahkan ada yang kehilangan jembatan penyeberangan, menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan karena kurang perencanaan yang matang dalam mengeksekusi proyek.
Termasuk juga, dengan adanya aktivitas konstruksi menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga dan pengguna jalan, seperti kemacetan, debu, dan kesulitan akses pejalan kaki dan kendaraan di sekitar lokasi proyek.
Bahkan, dari sejumlah warga ada yang mengeluhkan belum mendapatkan ganti rugi atas tanah milik mereka yang terdampak proyek pelebaran jalan dan pembangunan trotoar, menimbulkan keresahan dan aduan kepada pihak legislatif (DPRD).
Bagi penulis, dampak negatif dari proyek tersebut bisa di minimalisir dengan cara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan pelaksana proyek harus melakukan sosialisasi secara berkala dan intensif kepada warga, pemilik toko, dan pengguna jalan mengenai jadwal, durasi, dan dampak proyek yang mungkin terjadi.
Termasuk menyediakan saluran informasi yang mudah diakses (misalnya, spanduk pengumuman di lokasi proyek, media sosial, atau posko pengaduan) untuk memberikan pembaruan rutin dan menampung keluhan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai anggaran dan spesifikasi teknis proyek untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari dugaan pelanggaran. Menerapkan rekayasa lalu lintas yang efektif, seperti penyediaan jalur alternatif, penempatan petugas pengatur lalu lintas, dan rambu-rambu petunjuk yang jelas untuk mengurangi kemacetan.
Pelaksanaan proyek sebaiknya dilakukan per segmen pendek dan bertahap, tidak sekaligus di banyak titik dalam satu area, untuk meminimalisir gangguan akses ke toko, perkantoran, dan perumahan. Termasuk juga melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi polusi udara (debu) dengan penyiraman rutin dan mengelola limbah konstruksi dengan baik.
Jadi salah satu bentuk solusi terbaik untuk proyek trotoar dan drainase perkotaan Bojonegoro agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya transparansi, komunikasi efektif, manajemen lalu lintas yang baik, dan pelaksanaan pekerjaan yang bertahap serta berkualitas harus di utamakan.
Sehingga tujuan utama proyek trotoar dan drainase perkotaan Bojonegoro bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan keselamatan warga, mempercantik wajah kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dapat tercapai dengan maksimal.
*]. Penulis adalah Pegiat Sosial
