Silpa Tinggi, Pemkab Dinilai Gagal Serap Anggaran

kotatuban.com-Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban, tahun anggarn 2014, yang disampaikan Bupati Tuban dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014, sebesar Rp 250 miliar dinilai terlalu tinggi.Tidak hanya fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban yang menganggap Silpa tersebut terlalu banyak, namun juga sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tuban juga menyampaikan hal yang sama.

Diantaranya disampaikan lembaga hukum Insan Cita Tuban. Pemerintah Kabupaten dinilai gagal dalam penyerapan anggaran. Tak hanya itu, Pemkab juga dituding buruk dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran APBD 2014 yang mengalami Silpa miliaran rupiah.

“Silpa tersebut menunjukan perencanaan dan pengelolaan anggaran Pemkab yang buruk, sehingga menyebabkan anggaran 2014 mengalami tidak terserap begitu besar,” ungkap ketua Lembaga Kukum Insan Cita Tuban, Ahmad Fauzin, Selasa (14/7).

Menurutnya, Silpa sebesar itu tidak sepatutnya terjadi dikarena masih banyak persoalan Kabupaten Tuban yang belum terselesaikan. Salah satu contoh adalah  infrastruktur jalan yang rusak, khususnya jalan poros desa.

“Silpa sebesar Rp250 miliar seharusnya tidak terjadi di tengah persoalan yang masih terjadi, salah satunya persoalan kerusakan jalan. Dan ternyata Silpa juga berpotensi penghambat pembangunan, karena anggaran yang semestinya terserap tidak terserap,” tegas Fauzin panggilan akrabnya ini.

Hal Senada juga muncul dari Divisi Advokasi Anggaran, FITRA Jatim, Miftakhul Huda. Ia menilai bahwa Silpa tersebut perlu di cermati, karena Silpa itu bisa saja sisa belanja atau tidak terlaksananya program pembangunan.

“Perlu dicermati, silpa tersebut, apakah lantaran serapan anggaranya rendah atau tidak. Kalau serapannya rendah  artinya SKPD malas bekerja, bisa jadi silpa itu adalah kegiatan yang tidak terlaksana,”  kata Miftah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana menepis anggapan miring tersebut. Ia mengatakan bahwa Silpa tersebut banyak faktornya, diantaranya pelampauan pendapatan sisa belanja pegawai, adanya penghematan dan sisa belaja barang jasa dan modal, serta ada juga sisa belaja tak terduga.

“Silpa tersebut tentunya diakibatkan banyak faktor , antara lain dinamika regulasi dari pemerintah ditingkat atas dan keberhasilan kita dalam efisiensi pelaksanaan kegiatan, makanya masih ada Silpa,” katanya. (kim)