kotatuban.com – Sinergisitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), siap kawal program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban. Harapannya, program untuk warga miskin itu agar kualitasnya, utamanya beras lebih memadai.
Bahkan DPRD (legeslatif) mengundang Dinsos P3A (eksekutif) dan berbagi pihak seperti, BUMD, Suplaiyer, BNI, Agen Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) perwakilan Kepa Desa dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk diajak berunding terkait program BPNT di Kabupaten Tuban.
“Kami siap mengawal program BPNT, sehingga jika terjadi ketidakberesan dapat diketahui dan dilakukan pembenahan, tanpa menimbulkan kegaduhan,” ujar Ketua DPRD Tuban, Miyadi, Kamis (11/06/2020)
Program BPNT dari Kemensos itu diketahui setiap KPM menerima beras kwalitas medium sebanyak 15 kg dengan Harga Eceren Tertinggi (HET) Rp9.450, Telur Rp28.250, Daging Ayam Rp20.000 dan Tahu/Tempe senilai Rp10.000 yag pengadaannya diserahkan suplaiyer.
Dalam rapat kerja tersebut, M Syafi’i Ketua Asosiasi Suplier Beras dan Amin Jaya dari BUMD Ronggolawe Sukses Mandiri selaku suplier daging ayam menyampaikan langkah-langkah yang ditetapkan Tikor Bansos Pangan Kabupaten Tuban.
Dikatakan, untuk mematikan kualitas bantuan, lanjut Syafi’i, pihaknya tak segan-segan mengingatkan dan memantau semua suplayer agar menjaga kwalitas komoditi bantuan. Pihaknya, melakuan pengecekan bersama Forkopimka, ketua paguyuban agen, TKSK dan Suplaiyer pada saat droping di masing-masing kecamatan.
“Jika ditemukan beras kurang baik, KPM bisa minta ganti, dan supliyer wajib menganti,” tambah Syafi’i.
Dalam kesempatan itu, perwakilan BUMD Ronggoalawe Sukses Mandiri, Amin Jaya menyampaikan bahwa peran serta BUMD dimulai sejak bulan Maret sebagai pemasok daging ayam.
“Kami menggali order dari lapangan. Jika terjadi order yang naik turun itu wajar, karena barang disiapkan by order,” ungkapnya.
Pada bulan Maret, lanjut Amin ada lima kecamatan yang tidak order daging, di bulan April masih ada dua kecamatan dan bulan Mei tersisa satu kecamatan yang belum order.
“Pas di bulan Juni 2020 semua kecamatan order daging ayam ke BUMD tapi pasokan di lapangan yang susah. Selain melambungnya harga daging ayam 22.000 per setengah kilonya. Harga yang dipatok oleh Dinsos 20.000. Terus terang kami harus memutar otak untuk mengatasi hal ini, tambahnya.
Mewakili Kades se-Kabupaten Tuban, Kades Socorejo, Kecamatan Jenu, Z. Arief Rahman Hakim memohon kepada Dinsos, supliyer beras, telor dan lain-lain agar kualitasnya dijaga.
Dari hasil monev Plt. Kepala Dinsos P3A Tuban, Joko Sarwono di lapangan beras kualitas tidak sesusi dengan standar yang ditentukan, mulai berbau apek, berkutu dan terlalu banyak pecahannya.
Temuan lain juga ada agen yang nakal, misalnya mengurangi jumlah telur KPM. Bahkan ada agen yang tidak memberikan telor selama 7 bulan berturut-turut. Tak hanya itu, ada pula agen yang tidak memiliki tempat layak dan pinjam balai desa.
“Ini semua harus mendapatkan perhatian semua pihak. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan masalah,” tandas Joko Sarwono. (ims)
