kotatuban.com – Pilkada atau Pemilu maupun lainnya akan sulit mendulang suara tanpa politik uang. Rakyat sudah yerlanjur diajari politik uang, sehingga, rakyat akan memberikan suaranya jika ada uang. Bahkan, mereka enggan datang di TPS jika tIdak ‘dibayar’.
“Meski ini tidak semua, tapi, realita di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ini hal nyata, tak bisa sipungkiri,” terang dosen ilmu politik dan tata negara Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Soedjarwoto, Kamis (22/10) saat berbincang santai dengan sejumlah wartawan.
Kecenderungan ini, lanjutnya, memang negatif, tidak sesuai dengan azas Pemilu yang Jujur, Adil dan Terbuka. Namun, kenyataan mau tidak mau harus diterima karena rakyat sudah terlanjur diajari politik uang.
”Salah politisi sendiri. Rakyat diajari berdemokrasi yang salah. Semua ditentukan duit. Ya jangan salahkan rakyat kalau kemudian menuntut konpensasi uang untuk hak suaranya,” ujarnya.
Menurutnya, jika semua stake holder pemilu tidak bersungguh-sungguh menghentikan politik uang seperti itu, politik tetap bakal memakan biaya tinggi (high cost politic). Akibatnya, politisi cenderung mencari keuntungan pribadi untuk mengembalilan modal yang telah mereka keluarkan.
”Untuk saat ini tidak menjadi rahasia lagi, untuk menang dalam Pemilu mayoritas ditentukan oleh seberapa banyaknya uang yang disebar ke pemilih,” pungkasnya. (duc)
