kotatuban.com – Bupati Tuban Fathul Huda menyayangkan sikap dari operator minyak Joint Operating Body-Pertamina Petrchina East Java (JOB-PPEJ) yang tiba-tiba tidak memberikan kompensasi dampak flaer kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko secara mendadak.
”Seharusnya JOB-PPEJ tidak secara tiba-tiba menghentikan kompensasi flare kepada warga Desa Rahayu. Harus ada sosialisasi terlebih dahulu kenapa kompensasi tersebut tidak diberikan. Sehingga, tidak menimbulkan polemik seperti saat ini,” ungkap Bupati Huda, Selasa (09/08).
Lebih lanjut Bupati Huda mengatakan, jika dari awal pemberian kompensasi terhadap warga itu tidak sesuai aturan. Seharusnya, ada penjelasan dari perusahaan dan disampaikan pada masyarakat sekitar. Sehingga, tidak akan terjadi gejolak seperti saat ini. Untuk itu, Pemkab Tuban akan berusaha memediatori anatara perusahaan dengan warga.
”Pemkab Tuban itu hanya sebatas mediatori saja terhadap persoalan dampak flare itu. Tidak bisa mengintimidasi persoalan itu. Tapi, kita berharap agar persoalan itu segera dapat diselesaikan,” ungkap Fathul Huda
Sebelumnya, Field Manager Joint Operating Body Pertamina PetroChina East Java (JOB PPEJ), Sugeng Setiono menegaskan, korporasi yang dipimpinnya akan mengikuti semua aturan main tentang operasi dan bisnis hulu migas yang digariskan undang-undang (UU) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Karena itu, korporasi tak mudah meloloskan dan meluluskan tiap tuntutan dan desakan kepentingan dari pihak lain kepada korporasi yang menyangkut keuangan maupun aspek lainnya. Hal itu dikatakan Sugeng saat pertemuan dengan muspika Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan perwakilan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko di kantor Kecamatan Soko, Kamis (27/07) lalu. (duc)
