kotatuban.com – Puluhan warga yang mempunyai tanah di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, mengancam akan memboikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tuban pada 9 Desember 2015 mendatang.
Pernyataan sikap boikot Pilkada tersebut diungkapkan warga Gaji ketika melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Pemkab Tuban, Selasa (11/08).
Puluhan warga tersebut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih yang bertuliskan tuntutan penyelesaian kasus mereka, serta akan memboikot Pilkada apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
”Kami boikot Pilkada, karena apa? Karena kasus tanah kami sudah diabaikan selama 12 tahun, dan tidak ada penyelesaian dari pihak terkait,” kata Abu Nasir, perwakilan warga Desa Gaji, usai melakukan aksi demonstrasi
Menurutnya, sekitar 30,6 hektar tanah Desa Gaji sekarang dalam sengketa antara warga setempat dengan PT Semen Indonesia sampai sekarang belum ada penyelesaian. Kasus tanah tesebut bermula adanya penjualan tanah milik puluhan kepala keluarga oleh mantan kepala desa Gaji kepada PT Semen Indonesia (saat itu PT Semen Gresik) pada kisaran tahun 1998 lalu.
Selain itu, warga mengaku tidak tahu menahu penjualan tanah tersebut, dan baru sadar pada kisaran tahun 2003 ketika salah satu warga bermaksud mengurus sertifikat tanah. Setelah dicek, ternyata puluhan KK lain mengalami hal serupa. Mereka menuding saat itu ada pemalsuan dokumen pada proses jual beli, lantaran warga tidak pernah merasa menjual tanahnya. Selain itu, di dokumen buku C tertera tanah-tanah tersebut masih milik mereka.
”Kalau dihitung sudah tiga kali Pilkada, tetapi tidak pernah ada yang peduli dengan nasib kami yang tanahnya terampas,” ujar Sodiq, salah satu warga yang lain.
Selain itu, puluhan warga juga melakukan aksi dengan orasi dan membentangkan spanduk. Untuk kesekian kalinya, mereka mengingatkan sengketa tanah gaji yang masih menggantung sampai sekarang. Serta meminta supaya bertemu dengan Bupati Tuban, Fatchul Huda.
Aksi warga didepan Pemkab Tuban bubar setelah Asisten Pemerintahan Kabupaten Tuban, Amin Sutoyo, menemui mereka dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka kepada Bupati Tuban.
”Kami akan kembali lagi ke sini untuk bertemu dengan bupati, dan menuntut supaya permasalahan tanah kami diselesaikan,” kata Abu Nasir. (duc)