Plumpang. kotatuban.com – Serangkaian permasalahan hukum yang terjadi di Desa Kedungsoko, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, memicu polemik di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan oknum anggota, pengurus, dan pengawas Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Tirto Sandang Pangan.
Selain itu, Kepala Desa Kedungsoko berinisial (R), juga terjerat kasus hukum dan kini sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tuban terkait kasus diesel milik alm. Suharto, seorang petani tambak asal Dusun Bandungrowo, Desa Kedungsoko.
Merespons situasi tersebut, Forum Komunikasi Masyarakat Kedungsoko (FKMK) menggelar rapat di Balai Desa Kedungsoko pada Selasa (5/12). Rapat tersebut bertujuan menampung aspirasi warga, khususnya terkait transparansi anggaran desa.
Rapat dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, ketua RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Ketua Koordinator FKMK, Sami’an, dalam forum tersebut mempertanyakan penggunaan dana Rp. 694 juta yang disebut-sebut diduga terkait dengan penanganan kasus hukum anggota HIPPA.
“Kami sebagai warga masyarakat mempertanyakan kepada pihak pemerintah desa dan BPD tentang kejelasan uang tersebut,” ujar Sami’an, didampingi Suhut, tokoh masyarakat sekaligus Koordinator II FKMK.
Plt Kepala Desa Kedungsoko, Suharto, ST, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa, membantah tudingan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Itu uang talangan, bukan dari anggaran APBDes,” tegas Suharto.
Meski demikian, penjelasan tersebut tidak cukup memuaskan FKMK. Sami’an menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu proses hukum lebih lanjut dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana tersebut.
“Kami akan mengawal kasus ini agar ada kejelasan hukum,” pungkas Sami’an.
Rapat warga ini menjadi momentum penting bagi warga Desa Kedungsoko untuk menuntut transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya terkait APBDes tahun 2023 dan 2024. Warga berharap pemerintah desa dapat menjalin komunikasi yang lebih baik serta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada. (hs)