Partai Demokrat Tak Puas Jawaban Eksekutif

kotatuban.com-Fraksi Demokrat kurang puas dengan jawaban pemerintah atas tanggapan fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban. Paripurna beragendakan jawaban terhadap laporan banggar dan pandangan umum fraksi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tuban tahun anggara 2013, Kamis (3/7).

Jawaban pemerintah yang disampaikan Bupati Tuban Fathul Huda, dinilai Fraksi Demokrat masih belum mampu menjawab pertanyaan dan pandangan fraksi Demokrat,  yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya.

“Bukan hanya tidak puas, namun jawaban yang disampaikan pemerintah itu kami nilai tidak valid,” ujar Cancoko, juru bicara Fraksi Demokrat.

Menurut Cancoko, yang tidak sesuai tersebut diantaranya, persoalan rangkap jabatan kepala sekolah didua sekolah yang berbeda dan kepala sekolah yang masih dipegang oleh Pelaksana tugas (Plt).  Hal itu dinilai Fraksi Demokrat cukup riskan jika Plt menandatangani ijazah sekolah kemudian menjadi pertanyaan dikemudian hari keabsahan ijazah itu.

“Contoh persoalan rangkap jabata kepala sekolah,  jawaban pemerintah tidak ada yang rangkap, namun kenyataan di lapangan, salah satu SMA vaforit di Tuban saja masih dirangkap,” terang anggota komisi C itu.

Selain persoalan pendidikan, jawaban terhadap persoalan dampak lingkungan juga dinilai Fraksi Demokrat  sangan kurang. Sebab, selama ini keberadaan tambang liar utamanya tambang kapur (Galian C) cukup berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Tuban.

“Terkait dengan pertambangan liar, dikatakan sudah dibina di lapangan, seharusnya bukan dibina, sebab ini tanah negara dan pemerintah tidak mendapat apa-apa kecuali kerusakan lingkungan,  ini masih ada pembiaran, harusnya di stop bukan dibina,” katanya.

Satulagi persoalan yangjuga tidak kalah penting menurut cancoko adalah keberadaan karaoke dan tempat hburan malam di Kabupaten Tuban yang cukup banyak, selain tempat hiburan berijin disejumlah kawasan juga terdapat tempat karaoke liar.

“Yang disinggung hanya karaoke liar, namun yang berijin juga harus diawasi, kalau perlu ditutup sekalian. Sebab pemasukan yang diterima pemerintah dengan dampak sosial, terutama penurunan moral masyarakat tidak sebanding dengan itu, sebutan kita Bumi Wali, tapi karaoke manjamur, ini juga harus diperhatikan,” imbuhnya. (kim)